Sejarah Muslimat NU

SEJARAH MUSLIMAT NU & PERJUANGANNYA DARI MASA KE MASA

Pendahuluan

Sejarah muslimat NU merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah NU dan sejarah perjuangan bangsa. Muslimat dilahirkan oleh NU senantiasa untuk mengabdi kepada agama bangsa dan Negara dan menselaraskan kiprah perjuangannya sejalan dengan perkembangan jaman.

1. Masa Perintisan

Meskipun muslimat NU lahir tgl 29 maret 1946 / 26 Robiul akhir 1365 H, akan tetapi dalam merintis sebuah organisasi memerlukan perjuangan yang panjang minimal 10 th sebelumnya, untuk mendapat sebuah pengakuan dari NU.

Rintisan ini diawali dari berbagai aktifitas ibu – ibu dan istri tokoh NU serta ibu – ibu nyai yang melibatkan diri dalam setiap muktamar ke muktamar NU yang selalu tampil sebagai pendengar dan membantu aktifitas dalam muktamar. Pada masa itu sangat sulit menampilkan kaum perempuan di ranah public. Perdebatan ulama tentang perlu tidaknya gerakan perempuan dalam sebuah organisasi memerlukan waktu yang panjang hingga terjadi polarisasi pendapat cukup hangat dalam pembahasan dimuktamar.

Pada th 1938 muncul ide, bahwa perlunya sebuah wadah organisasi wanita NU, pada masa itu tampillah tokoh perempuan dari jawa barat ibu Hj. R. Djuwaisih yang pertama kali berpidato di forum muktamar NU ke 13 di Banten. Kemudian disosialisasikan lebih intensif dan di teruskan gagasan ini pada muslimat ke 14 di magelang, dilanjutkan pada muktamar ke 15 di Surabaya. Selama kurun waktu tersebut keberadaan muslimat masih bersetatus sebagai bagian dari NU dengan nama NOM.

Berkat wawasan yang luas dan pandangan yang moderat dari khadrotu syeh KH. Hasyim Asari dan KH. Wahab Hasbullah bahwa perlunya sebuah organisasi perempuan muslimat yang mengatur kaum perempuan di lingkungan NU. Dengan melihat kegigihan para wanita – wanita NU, maka akhirnya direstui berdirinya organisasi muslimat NU pada tgl 29 Maret 1946/ 26 Robiul akhir 1365 H di purwokerto bertepatan pada muktamar NU ke 16 dengan nama NOM (Nahdlatul Oelama’ Muslimat) dan pada saat itu ditetapkan sebagai harlah muslimat dengan pernyataan “ Dengan Wadah Perjuangan Muslimat NU Wanita Islam Ahlussunah Wal Jamaah mengabdi kepada Agama Bangsa dan Negara.” Berdirinya muslimat ini tidak lepas dari dorongan semangat dari Bpk KH. Dahlan dan bpk. A. Aziz Dijar sebagai ketua telah dipilih Khadijah Dahlan dari pasuruan istri Bpk. Dahlan.

1. Berdirinya Muslimat di Daerah – Daerah

Karena budaya dan karakter NU dan ajaran faham ahlussunah wal jamaah yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat maka sebelum Muslimat lahir di tingkat pusat, di daerah – daerah telah terbentuk kelompok – kelompok kegiatan perempuan NU seperti pengajian, tadarusan, dan sebagainya sebgai cikal bakal berdirinya cabang muslimat NU di daerah. Sehingga ketika di pusat Muslimat NU resmi berdiri, maka secar cepat di berbagai daerah jawa maupun luar jawa dengan mudah muslimat NU berdiri. Hal ini dilatar blakangi pula oleh semangat kemerdekaan yang masih membara pada setiap jiwa bangsa Indonesia pada masa itu, khususnya perempuan NU untuk berperan lebih banyak di ranah publik.

• Muslimat Pada Masa Kejayaan Partai Politik NU

Pada tgl 1952 NU menyatalan keluar dari partai Masyumi dan membentuk partai Nahdlatul Ulama’ yang pada th 1955 pemilu pertama berhasil sebagai partai 3 besar. Pada bulan Mei sampai Agustus 1952 penentuan bagi warga NU untuk memilih partai masyumi atau partai NU, karena tidak diperbolehkan memiliki keanggotaan ganda sampai pada tgl 3 oktober 1952.

Sebab – sebab NU keluar dari partai masyumi karena masyumi cenderung menampilkan tokoh – tokoh elite politik dan pimpinan partai dari orang – orang non ulama’, dan tokoh – tokoh NU serta para ulama’ disingkirkan dari kepemimpinan partai masyumi dan kebijakan politik masyumi terkesan ke kiri – kirian.

Dalam masa bingar – bingar NU menjadi partai nyaris sebagian besar aktifitas NU dan badan otonom serta lembaga, lajnah dan semua ounderbouw NU terlibat dalam perhelatan politik partai.

Meskipun demikian NU secara keseluruhan tetap berkhidmah dan beraktifitas dalam bidang mabarot da’wah maarif dan aktifitas lainnya sesuai dengan kelembagaan masing – masing .

1. NOM ( Nahdlatul Oelama Muslimat ) berubah menjadi MNO ( Mulimat Nahdlatul Oelama)

1. Pada muktamar NU ke 19 di Palembang 28 Mei 1952 NOM yang selama ini menjadi bagian dari NU, telah berubah menjadi badan otonom NU yang bernama MNO, yang berhak menentukan :
2. Anggaran dasar anggaran rumah tangga dan ketentuan serta kebijakan organisasi.
3. Menyusun jenjang kepemimpinan dan struktur yang kuat mulai pusat sampai ranting.
4. Ibu Khadijah Dahlan asal pasuruan terpilih sebagai ketua karena kepeloporannya dalam gerakan kepemimpinan perempuan NU hingga th 1948.

1. Kongres Pertama Muslimat bersamaan dengan kongres NU ke 20 di Surabaya pada th 1954 Muslimat menyelenggarakan konggres pertama disurabaya melahirkan keputusan penting yang sangant fondemental bagi kontribusi bangsa,
2. Muslimat berperan dalam bidang social pendidikan da’wah dan kemasyarakatan.
3. Merekomendasikan kepada pemerintah pelarangan perkawinan usia dini, karna iming – iming harta, jabatan suami dan lepasnya tanggungjawab hak asuh orang tua.
4. Merekomendasikan kepada pengadilan agama, agar penceraian dan poligami tidak merugikan dan mengabaikan hak – hak kaum perempuan.
5. Dalam menekan masalah perkawinan dibawah umur muslimat ikut berperan dalam pembentukan BP4 pada th 1952. (Badan Penasehat dan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian)
6. Bersamaan dengan konggresnya yang ke 2 Muslimat dalam program bidang pendidikan menyelenggarakan kursus kader kepemimpinan NUM dan pembentukan komisariat daerah (KORDA : Kordinator Daerah) yang mengkordinir cabang – cabang di daerah pembantu gubernur atau X karisedinan.
7. Dalam konggresnya yang ke 3, ketika kondisi masyarakat banyak yang buta huruf maka muslimat memprogramkan kegiatan pemberantasan buta huruf. Dalam bidang social muslimat memprogramkan kegiatan pertolongan kepada anak – anak yatim dan janda – janda terlantar.

1. Peran Muslimat Bersama Organisasi Perempuan Lainnya.

1. Pada th 1956 Muslimat membangun perwakilan di 5 propinsi bergabung dalam KOWANI (Korp Wanita Indonesia ) Muslimat menempati posisi yang setrategis.
2. Pada th 1968 bergabung dengan KNKWI (Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia)
3. Pada th 1967 muslimat mewakilkan ibu Hj. Mahmudah Mawardi membentuk BMOIWI (Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia )

1. Perjuangan Muslimat di Era Orde Lama

1. Semenjak th 1964 muslimat mengikut sertakan badan – badannya dipusat maupun di daerah – daerah mengikuti pelatihan – pelatihan kader revolusi.
2. Th 1964 muslimat menyelenggarakan latihan kader sukarelawati yang dilatih kemiliteran dilapangan Cibubur, mempergunakan senjata, bongkar pasang senjata, dapur umum, PPPK, penanggulangan kebakaran, persatuan baris berbaris/ PBB, dll.
3. Pengkaderan dibekali dengan gemblengan fisik dan mental dalam jiwa dan raga oleh tokoh – tokoh spiritual sebagai persiapan perlawanan terhadap gerwani (gerakan wanita tani/ PKI)
4. Muslimat unjuk kebolehan memimpin pawai drumband dipimpin oleh ibu Syaifudin Zuhri ke istana Negara sebagai respon kegiatan terhadap pihak lain.
5. Kerjasama muslimat dengan pihak militer telah dibangun sejak th 1958 – 1960 dengan KKS wanita militer yang diwakili ibu Hj. Sholihah Wahid hasyim dan dilanjutkan oleh ibu Malihah agus th 1960 – 1962 .

• Muslimat Dimasa Pergolakan PKI

Ketika PKI meletus pada puncaknya 30 september 1965, muslimat membuat berbagai aksi dan pernyataan :

1. 2 oktober 1965 PP Muslimat diwakili ibu Sholikhah Wahid Hasyim membuat pernyataan mengutuk pelaku – pelaku PKI sebagai penghianat agama bangsa dan Negara.
2. 5 oktober 1965 dalam From Pancasila muslimat membuat pernyataan mengutuk PKI sebagai penghianat agama bangsa dan Negara.
3. 19 oktober 1965 muslimat melalui KOWANI minta pada Dep P&K agar membubarkan taman kanak – kanak “ Melati “ milik gerwani.
4. 8 November 1965 perempuan yang tergabung dalam fron pancasila seksi wanita yang dipimpin oleh Ibu Asmah Syahroni menuntut perbubaran PKI beserta underbownya

• Kebijakan Penting di awal Orde Baru & Masa Pembangunan

1. Pada th 1968 muslimat NU menyepakati dan menyetujui peogram keluarga berencana yang dilaksanakan oleh BKKBN.
2. Mukermas di Bogor 17 – 20 april 1969 memutuskan
3. Tgl 10 muharrom sebagai hari social muslimat
4. Melarang pornografi dalam bentuk tarian, filem dan lagu atau nyanyian yang merusak moral serta obat – obatan terlarang dan narkoba.
5. Menerima dan mengesahkan mars muslimat NU karangan lagu dan syairnya oleh Drs. Sudarman dari Yogyakarta.
6. Dimasa pembangunan muslimat disamping melaksanakan program internal, juga banyak berperan membantu program pemerintah baik dipusat maupun di daerah, antara lain bidang kesehatan, sukses keluarga berencana, lingkungan hidup dan peningkatan peranan wanita.
7. Masih banyak lagi program yang dilaksanakan oleh muslimat mulai pusat hingga daerah sebagia pengabdian kepada agama bangsa dan Negara. Sejalan dengan perkembangan jaman hingga th 1984 dimana NU melaksanakan muktamar di situbondo memutuskan bahwa NU kembali ke khitoh 1926, maka muslimat lebih leluasa dalam pengabdiannya sebagai organisasi social keagamaan, sedangkan aspirasi politik warga NU di salurkan melalui berbagai parpol yang diwakili oleh kader NU dan tokoh – tokoh NU di berbagai parpol.

1. Muslimat NU dalam Berpolitik

1. Dalam memperjuangkan aspirasi politik pada pemilu th 1955 dipusat, perempuan memperoleh 10 % yaitu 5 orang sedangkan partai NU mendapat 45 kursi, wakil jateng perempuan 2 jatim 2 orang kal sel 1 orang.
2. Dalam pemilu 1971 partai NU mendapat 58 kursi, tetapi perwakilan muslimat menjadi berkurang.
3. Kontribusi nyata muslimat dalam parlemen adalah dalam pembahasan RUU perkawinan yanga menentang pasal – pasal yang bertentangan dengan hukum islam.
4. Pada pemilu 1971 ada 10 partai. Kemudian pada th 1973 oleh pemerintah jumlah partai politik disederhanakan menjadi 3 partai. Maka terjadilah fusi partai ynag berasaskan islam di fusikan menjadi Partai Perstuan Pembangunan / PPP yaitu NU, PSII, Perti, Parmusi, Murba. Sedangkan partai yang berazazkan nasional berfusi dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesi) dan partai golkar terdiri dari unsure – unsure Kekaryaan.
5. Selanjutnya perjuangan politik perempuan musliamt NU pada masa multi partai sejak tercetusnya masa reformasi hingga sekarang semakin kuat dalam menuntut emansipasi wanita dan kesetaraan jender. Perempuan semakin sadar akan hak nya untuk berperan di kancah politik praktis maupun di kancah birokrasi.

1. Muslimat NU Masa Kini dan Masa Depan

1. Kini muslimat NU telah mewadahi 13568 TPQ, 9800 TK/RA, 4657 Play Group, 38000 majlis ta’lim, 103 panti asuan, 74 BKIA/ Rumah bersalin / Rumah sakit, 11 balai latihan kerja, 146 KBIH, 9 pusat koprasi, 131 koprasi primer dan outlet pemasaran sector agro dan 17 rintisan PKBM majlis ta’lim, 29 rintisan berbasis wirausaha dan simpan pinjam, 79 rintisan program life skiil untuk anak putus sekolah dan mereka yang berada pada usia produktif.
2. Muslimat memberikan layanan yang bersifat institusional permanent dalam mengejar pencapaian tarjet tujuan pembangunan Millennium Development Gools, juga melakukan berbagai program dengan MOU dengan pemerintah terkait dengan berbagai kementrian.
3. Kini pada usianya yang ke 67 muslimat NU telah memiliki catatan sejarah yang panjang dan telah terbukti oleh sejarah bahwa muslimat begitu indah dan lihai dalam memainkan peranannya dalam berjuang membangun masyarakat.
4. Muslimat NU dimasa depan diharap dapat meningkatkan perannya dan terus berjuang untuk kemajuan bangsa terutama bagi perempuan Indonesia sejalan dengan visi dan misinya yaitu mewujudkan “ perempuan yang sehat mandiri dan religious”. Untuk mencapai perubahan yang positif, kedepan muslimat ditingkat bawah terutama, harus punya konsep kepemimpinan yang kuat, arah kebijakan sesuai dengan pedoman organisasi, perekrutan kader yang potensial, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, bersikap obyektif dalam setiap masalah, pelaksanaan program dan kegiatan secara terencana, terprogram dan terjadwal, serta pandai mengatur strategi dengan melihat situasi dan kondisi. Semuanya dilaksanakan demi pengabdian kepada organisasi dan kepada masyarakat semata – mata ibadah kepada allah SWT, dengan filsafat jawa “sepi ing pamrih rame ing gawe”

Penutup

Demikianlah sejarah singkat muslimat NU, agar dapat secara lengkap dan sempurna memahami rentetan sejarahnya maka kader muslimat dapat menggali bacaan sejarah perjuangan NU dan sejarah – sejarah lainnya yang berkaitan dengan perjuangn muslimat. Dan sejarah muslimat pastilah bersambung dari setiap konggres ke konggres berikutnya dan yang terakir ini sampai pada knggres ke XVI di Bandar lampung 13 – 18 Juli 2011.

Terimakasih dan mohon maaf.

AD ART MUSLIMAT

BAGIAN PERTAMA

 

ANGGARAN DASAR

MUSLIMAT NAHDLATUL ’ULAMA

 

MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Allah SWT.

Bahwa sesungguhnya perjuangan rakyat Indonesia dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju terwujudnya masyarakat yang aman dan sejahtera, adil makmur dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridloi Allah SWT, Perempuan Muslim (Muslimat) Indonesia bertekad untuk selalu meningkatkan martabat dan kedudukan sebagai pribadi, Istri, Ibu dan anggota masyarakat.

Bahwa Perempuan Muslim bekerjasama dengan seluruh kekuatan bangsa dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia berusaha menegakkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan / Perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia tersebut membutuhkan peran aktif perempuan Muslim yang berfaham  dan berperilaku Ahlussunah Wal Jama’ah mengikuti salah satu dari madzhab empat : Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali.

Bahwa pada tanggal 26 Raobiul Akhir 1365 H bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1946 Muslimat NU menyatakan : “DENGAN WADAH PERJUANGAN MUSLIMAT NU, PEREMPUAN ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH MENGABDI PADA AGAMA, BANGSA dan NEGARA”, berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun sebagai berikut :

BAB      I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal    1

1.       Organisasi ini bernama “MUSLIMAT NAHDLATUL ‘ULAMA” disingkat “MUSLIMAT NU” merupakan Badan Otonom dari Jam’iyah Nahdlatul ‘Ulama, didirikan pada tanggal 26 Robi’ul Akhir 1365 H bertepatan dengan 29 Maret 1946 M di Purwokerto untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

2.       Pimpinan Pusat Muslimat NU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB  II

AQIDAH DAN ASAS

Pasal 2

Muslimat NU beraqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah dan mengikuti salah satu dari madzhab empat : Hanafi, Syafi’I, Hambali dan Maliki.

Dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara Muslimat NU berasas dan  berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945

BAB  III

S I F A T

Pasal 3

Muslimat NU adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan.

BAB  IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi Muslimat NU :

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridloi Allah SWT.

Pasal  5

Misi Muslimat NU adalah :

1.       Mewujudkan masyarakat  Indonesia khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.       Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.

3.       Mewujudkan  masyarakat  Indonesia khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

4.       Melaksanakan tujuan Jam’iyyah NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT.

BAB     V

STRATEGI

Pasal  6

Untuk mencapai visi dan misi yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Muslimat NU menentukan strategi sebagai berikut :

1.             Mempersatukan gerak kaum Perempuan Indonesia, khususnya Perempuan Islam Ahlussunah Wal Jama’ah.

2.             Meningkatkan kualitas Perempuan Indonesia yang cerdas, trampil, dan kompetitif, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap Agama, Bangsa, Negara dan membentuk generasi penerus bangsa yang taat beragama.

3.             Bergerak  aktif  dalam  kegiatan  pelayanan  masyarakat  di bidang:

a.    Peribadatan, dakwah, dan penerangan

b.  Sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup.

c.  Pendidikan

d.  Hukum dan Advokasi

e. Usaha Kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

4.             Meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan badan-badan       Lembaga/organisasi lain yang tidak bertentangan dengan visi dan  misi organisasi.

BAB      VI

LAMBANG

 

Pasal  7

Lambang Muslimat NU :

Arti Lambang :

-          Bola dunia terletak ditengah-tengah berarti tempat kediaman untuk mengabdi dan beramal guna mencapai kebahagian dunia dan akhirat.

-          Tali yang mengikat berarti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia, untuk mengingatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan taqwa kepada Allah SWT.

-          Lima buah bintang terletak diatas, yang  terbesar dipuncak berarti : Sunnah Rasulullah SAW yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar : Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Radhiyallah’anhum.

Arti seluruh bintang yang berjumlah sembilan buah yaitu : Walisongo atau Wali Sembilan yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara Wali Songo, yakni dengan cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan.

                                        

Arti Warna:

-          Putih melambangkan ketulusan dan keihlasan.

-          Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian.

-          Tulisan Nahdlatul Ulama berarti : Muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.

BAB  VII

    KEANGGOTAAN

Pasal 8

1.             Setiap Perempuan berwarga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jamaah.

2.             Syarat dan tata cara penerimaan anggota, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB      VIII

TINGKATAN PIMPINAN

Pasal 9

Muslimat  NU  memiliki jenjang tingkatan Kepemimpinan sebagai berikut :

1.       Pimpinan Pusat (PP) untuk Tingkat Pusat

2.       Pimpinan Wilayah (PW) untuk Tingkat Propinsi

3.       Pimpinan Koordinator Daerah (PKORDA) untuk Tingkat eks Karesidenan

4.       Pimpinan Cabang (PC) untuk Tingkat Kabupaten / Kota

5.       Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) untuk Cabang di luar negeri

6.       Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk Tingkat Kecamatan

7.       Pimpinan Ranting (PR) untuk Tingkat Kelurahan / Desa

8.       Pimpinan Anak Ranting (PAR) untuk Tingkat Dusun/ RW

BAB IX

PIMPINAN

Pasal 10

Pimpinan terdiri atas :

1.       Dewan Penasehat

2.       Dewan Pakar

3.       Pimpinan Harian

4.       Bidang – Bidang

Pasal 11

Muslimat NU mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :

1.       Organisasi, dan Keanggotaan

2.       Pendidikan dan Kaderisasi

3.       Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup

4.       Kesehatan

5.       Dakwah 

6.       Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis

7.       Tenaga Kerja

8.       Hukum dan Advokasi

9.       Penelitian dan Pengembangan, Komunikasi dan Informasi

10.    Hubungan Luar Negeri dan Pengembangan Jejaring

BAB      X

PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Muslimat NU Mengadakan permusyawaratan sebagai berikut :

1.       Kongres

2.       Rapat Kerja disesuaikan tingkatannya

3.       Konferensi Wilayah

4.       Konferensi Koordinator Daerah

5.       Konferensi Cabang

6.       Konferensi Anak Cabang

7.       Konferensi Ranting

8.       Rapat Anggota

Pasal 13

KONGRES

1.       Kongres adalah Lembaga Permusyawaratan tertinggi di dalam Muslimat NU.

2.       Kongres diadakan lima tahun sekali atas undangan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.

3.       Kongres dihadiri oleh :

a.       Pimpinan Pusat

b.       Pimpinan Wilayah

c.        Pimpinan Cabang

d.       Peninjau

e.       Undangan

Pasal 14

RAPAT KERJA

1.       Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

2.       Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)

3.       Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

BAB      XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 15

Keuangan dan Kekayaan Muslimat NU diperoleh dari :

1.       Uang Pangkal

2.       Uang Iuran

3.       Bantuan yang tidak mengikat

4.       Usaha lain yang halal

BAB      XII

PERANGKAT

Pasal 16

Muslimat NU mempunyai Perangkat :

1.       Berbadan hukum, yaitu :

a.       Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU disingkat YKM NU

b.       Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita disingkat YPM NU

c.        Yayasan Haji Muslimat NU disingkat YHM NU

d.       Koperasi An-Nisa’

2.       Tidak berbadan hukum, yaitu :

a.       Himpunan Da’iyah dan Majlis Ta’lim Muslimat NU (HIDMAT NU)

b.       Ikatan Haji Muslimat NU (IHM NU)

c.        Ikatan Guru TK Muslimat NU  (IGTK)

d.       Ikatan Guru RA Muslimat NU (IGRA)

e.       Ikatan Pengelola TK Muslimat NU

f.         Ikatan Pengelola RA Muslimat NU

g.       Ikatan Guru Taman Pendidikan Al Qur’an Muslimat NU

h.       Ikatan Pengelola Taman Pendidikan Al Qur’an Muslimat NU

3.       Ketentuan lebih lanjut tentang perangkat akan diatur dalam Pedoman  Pelaksanaan

BAB      XIII

PERUBAHAN

Pasal 17

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres

 

BAB      XIV

PEMBUBARAN dan PENYERAHAN HAK MILIK

Pasal 18

Jika Organisasi Muslimat NU dinyatakan bubar, maka hak miliknya diserahkan kepada perangkat Muslimat yang berbadan hukum atau jam’iyyah NU setempat.

BAB      XV

PENUTUP

Pasal 19

1.       Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2.       Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak disahkan.

Ditetapkan di     :  Batam Pada tanggal    :   31 Maret 2006

                                            

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUSLIMAT  NAHDLATUL ’ULAMA

                                         

BAB      I

ANGGOTA

Pasal  1

Anggota Muslimat NU terdiri dari :

1.       Anggota Biasa

2.       Anggota Kehormatan ialah tokoh Perempuan yang bersimpati  kepada Muslimat NU

3.       Anggota Istimewa ialah: Perintis dan Mantan Pengurus yang  berjasa kepada Muslimat NU.

Pasal  2

SYARAT dan TATA CARA MENJADI ANGGOTA

1.       Setiap Perempuan Indonesia yang beragama Islam berusia 27 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan menyetujui Aqidah dan Asas serta Visi dan Misi Muslimat NU dapat diterima menjadi anggota.

2.       Bagi yang berminat menjadi anggota hendaknya mengajukan permohonan kepada Pengurus Ranting setempat dengan surat atau tulisan dan memberikan uang pangkal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3.       Jika di daerah tersebut belum didirikan Ranting, maka permohonannya diajukan kepada Pengurus Cabang.

4.       Jika permohonannya dikabulkan maka ia akan menerima Kartu Tanda Anggota dan jika ditolak, uang pangkal akan dikembalikan. Penolakan tersebut dengan alasan yang kuat, yaitu alasan Syar’i atau organisasi. Pengurus diwajibkan menerangkan alasan penolakannya secara tertulis.

5.       Anggota kehormatan, anggota istimewa dapat diterima apabila diajukan oleh Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah, dan disahkan oleh Pimpinan Pusat.

 

Pasal  3

KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota Muslimat NU wajib :

1.       Setia dan taat kepada Aqidah dan Asas serta Visi dan Misi Muslimat NU dan mendukung usaha yang diadakan oleh organisasi.

2.       Membayar iuran anggota sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) setiap bulan.

3.       Menghadiri rapat dan permusyawaratan yang diselenggarakan Muslimat NU.

4.       Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah.

5.       Memberi  sumbangan kepada organisasi bila diperlukan

Pasal 4

HAK ANGGOTA

1.             Turut serta dalam usaha dan kegiatan yang diselenggarakan Muslimat NU.

2.             Mengajukan usul, mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.

3.             Mendapatkan informasi, pelayanan, perlindungan dan pembelaan.

 

Pasal 5

BERHENTINYA ANGGOTA

Anggota Muslimat  NU  berhenti  dari keanggotaannya karena:

a.             Meninggal dunia

b.             Atas permintaan sendiri

c.              Melakukan  perbuatan yang  bertentangan dengan  Aqidah  dan Asas,  serta  merusak nama baik organisasi.

Pasal 6

TATA CARA PEMBERHENTIAN

1.             Pimpinan Cabang berkewajiban terlebih dahulu memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberi penjelasan (tabayun).

2.             memperingatkan anggota yang bersangkutan secara lisan dan tertulis sebagai peringatan pertama supaya memperbaiki kesalahannya dalam waktu paling lama tiga puluh hari.

3.             Jika yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka akan diberi peringatan yang kedua kalinya untuk memperbaiki kesalahannya dalam waktu paling lama tiga puluh hari.

4.             Jika pada peringatan kedua masih melakukan pelanggaran, maka dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah untuk diambil keputusan

5.             Keputusan dapat dijatuhkan berupa skorsing, pemberhentian sementara selama tiga bulan sambil menunggu perubahan perilaku anggota yang bersangkutan.

6.             Jika dalam waktu yang ditentukan belum menunjukkan itikad baiknya maka Pimpinan Wilayah dapat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Muslimat NU.

BAB II

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 7

 PIMPINAN PUSAT

1.            Pimpinan lengkap terdiri atas :

Dewan Penasehat

Dewan Pakar

Pimpinan Harian

Bidang-Bidang

2.            Pimpinan Harian terdiri atas:

Ketua Umum

Ketua I

Ketua II

Ketua III

Ketua IV

Ketua V

Ketua VI

Sekretaris Umum

Sekretaris I

Sekretaris II

Sekretaris III

Sekretaris IV

Sekretaris V

Bendahara Umum

Bendahara I

Bendahara II

3.            Bidang-bidang terdiri atas :

1.             Organisasi, dan Keanggotaan 

2.             Pendidikan dan Kaderisasi

3.             Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup

4.             Kesehatan

5.             Dakwah

6.             Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis

7.             Tenaga Kerja

8.             Hukum dan Advokasi

9.             Penelitian dan  Pengembangan, Komunikasi dan Informasi 

10.          Hubungan Luar Negeri dan Pengembangan Jaringan

Pasal 8

PIMPINAN WILAYAH

1.            Pimpinan lengkap terdiri atas :

Dewan Penasehat

Dewan Pakar

Pimpinan Harian

Bidang-Bidang

2.            Pimpinan Harian terdiri atas :

Ketua

Ketua I

Ketua II

Ketua III

Ketua dapat ditambah satu orang lagi apabila diperlukan

Sekretaris

Sekretaris I

Sekretaris II

Sekretaris III

Bendahara

Bendahara I

Bendahara II

3.            Bidang-bidang terdiri dari :

1.             Organisasi, dan Keanggotaan

2.             Pendidikan dan Kaderisasi

3.             Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup

4.             Kesehatan

5.             Dakwah

6.             Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis

7.             Tenaga Kerja

8.             Hukum dan Advokasi

9.             Penelitian dan  Pengembangan, Komunikasi dan Informasi 

10.          Hubungan Luar Negeri dan Pengembangan Jaringan

 

Pasal 9

PIMPINAN KOORDINATOR DAERAH

Pimpinan Koordinator Daerah terdiri atas :

Ketua I

Ketua II

Sekretaris I

Sekretaris II

Bendahara

Bidang disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 10

PIMPINAN CABANG

Pimpinan Cabang terdiri atas :

1.            Pimpinan lengkap terdiri atas :

Dewan Penasehat

Dewan Pakar

Pimpinan Harian

Bidang-Bidang

2.            Pimpinan Harian terdiri atas :

Ketua

Ketua I

Ketua II

Sekretaris

Sekretaris I

Sekretaris II

Bendahara I

Bendahara II

(dapat ditambah satu orang ketua apabila diperlukan)

3.            Bidang-Bidang terdiri atas :

1.       Organisasi, dan Keanggotaan

2.       Pendidikan dan Kaderisasi

3.       Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup

4.       Kesehatan

5.       Dakwah

6.       Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis

7.       Tenaga Kerja

8.       Hukum dan Advokasi

9.       Penelitian, Pengembangan, Komunikasi dan Informasi 

10.    Hubungan Luar Negeri dan Pengembangan Jjaringan

(Pembentukan struktur untuk bidang bidang disesuaikan dengan kebutuhan Cabang masing-masing).

Pasal 11

PIMPINAN ANAK CABANG

1.            Pimpinan lengkap terdiri atas :

Penasehat

Pimpinan Harian

Bidang-Bidang

2.            Pimpinan Harian :

Ketua I

Ketua II

Sekretaris I

Sekretaris II

Bendahara I

Bendahara II

3.            Bidang-Bidang terdiri atas :

1.       Organisasi, dan Keanggotaan

2.       Pendidikan dan Kaderisasi

3.       Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup

4.       Kesehatan

5.       Dakwah

6.       Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis

7.       Tenaga Kerja

(Pembentukan struktur untuk bidang bidang disesuaikan dengan kebutuhan Anak Cabang  masing-masing)

Pasal 12

PIMPINAN RANTING

Pimpinan Ranting terdiri atas :

a.             Ketua

b.             Wakil Ketua

c.              Sekretaris

d.             Wakil Sekretaris

e.             Bendahara

f.               Bidang-Bidang

1.       Organisasi,  dan  Keanggotaan

2.       Pendidikan dan Kaderisasi

3.       Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup

4.       Kesehatan

5.       Dakwah

6.       Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis

7.       Tenaga Kerja

      (Pembentukan struktur untuk bidang bidang disesuaikan dengan   

        kebutuhan Ranting masing-masing).

Pasal 13

PIMPINAN ANAK RANTING

Pimpinan Anak Ranting terdiri atas :

a.             Ketua

b.             Sekretaris

c.              Bendahara

d.             Anggota

Pasal 14

DEWAN PENASEHAT

1.             Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang bagi Pimpinan Pusat

2.             Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bagi Pimpinan Wilayah

3.             Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bagi Pimpinan Cabang

4.             Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bagi Pimpinan Anak  Cabang

5.             Sekurang-kurangnya 1(satu) orang bagi Pimpinan Ranting danPimpinan Anak Ranting.

Pasal 15

DEWAN PAKAR

1.             Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang bagi Pimpinan Pusat.

2.             Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bagi Pimpinan Wilayah.

3.             Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bagi Pimpinan Cabang.

BAB      III

FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI

PERANGKAT ORGANISASI DENGAN MUSLIMAT NU

Pasal 16

1.             Sebagai Perangkat sebagai pelaksana dan pendukung program-program  Muslimat NU sesuai spesifikasinya (Bidang garapannya)

2.             Seluruh kebijakan yang diambil oleh perangkat harus tetap mengacu kepada   keputusan Kongres Muslimat NU.

3.             Yayasan bertindak sebagai pelindung secara hukum terhadap seluruh kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Muslimat NU, dan memelihsara serta melindungi aset-aset yang berkaitan dengan program tersebut.

Pasal  17

HUBUNGAN YAYASAN / LEMBAGA DENGAN MUSLIMAT NU

1.             Untuk menjaga hubungan organisatoris antara Muslimat NU dengan perangkat, maka Ketua Umum PP secara ex-officio menjadi pembina dan ketua PW dan PC secara ex-officio menjadi pengawas pada masing-masing perangkat.

2.             Hubungan antara Yayasan dengan Muslimat NU adalah koordinatif konsultatif.

3.             Untuk mengatur tugas antara PP Muslimat NU, Bidang-Bidang dan Perangkat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Organisasi Administrasi Muslimat NU (POAM).

 

BAB  IV

HAK dan KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 18

PIMPINAN PUSAT

1.             Pimpinan Pusat adalah pemegang kebijakan tertinggi dalam organisasi dan penanggungjawab pelaksana keputusan Kongres.

2.             Memimpin Muslimat NU diseluruh Indonesia

3.             Menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kongres.

4.     Mengusahakan berdirinya Wilayah dan Cabang-Cabang Muslimat NU.

5.       Membentuk Badan serta Lembaga yang diperlukan.

6.       Memimpin Pemilihan Pimpinan Wilayah.

7.     Mengangkat   dan   memberhentikan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan   

      Cabang.

8.       Meminta laporan dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.

9.     Mengeluarkan   piagam  penghargaan  kepada  mereka  yang berjasa   

      pada Muslimat NU.

10      Mengeluarkan kartu tanda anggota.

Pasal 19

PIMPINAN WILAYAH

1.             Setia dan taat kepada Pimpinan Pusat.

2.             Memimpin dan mengkoordinasikan Cabang.

3.             Menyampaikan sumbangan pikiran kepada Pimpinan Pusat dalam hal-hal yang dipandang baik dan berguna bagi kemajuan Muslimat NU.

4.             Memberikan laporan kepada Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan setiap ada kejadian di daerahnya.

5.             Memimpin pemilihan Pimpinan Cabang dalam Konferensi Cabang dan Pemilihan Koordinator Daerah dalam Konferensi Koordinator Daerah.

6.             Memberikan rekomendasi kepada Cabang untuk permohonan pengesahan Pengurus kepada  Pimpinan Pusat.

7.             Memilih Pimpinan Pusat dalam Kongres.

Pasal 20

                                                  PIMPINAN KOORDINATOR DAERAH            

1.             Setia dan taat kepada Pimpinan atasannya.

2.             Memimpin dan mengkoordinasikan Cabang-Cabang Muslimat NU di daerahnya dalam melaksanakan program organisasi dan instruksi atasannya.

3.             Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Wilayah tentang koordinasi yang dilakukannya sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan setiap ada kegiatan penting di daerahnya.

4.             Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Wilayah tentang koordinasi yang dilakukannya sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan setiap ada kejadian penting di daerahnya.

Pasal  21

PIMPINAN CABANG

1.             Setia dan taat kepada Pimpinan atasannya.

2.             Membentuk dan mengesahkan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di daerahnya.

3.             Melaksanakan program organisasi.

4.             Mengusahakan berdirinya Anak Cabang dan Ranting.

5.             Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Koorninator daerah, Pimpinan Wilayah dan Pucuk Pimpinan sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan/atau setiap ada kejadian penting di daerahnya.

6.             Memimpin pemilihan Pimpinan Anak Cabang dan pemilihan Pimpinan Ranting.

7.       Memilih Pimpinan Pusat dalam Kongres, memilih Pimpinan Wilayah dalam Konferensi Wilayah dan memililih Pimpinan Koordinator Daerah  dalam Konferensi Koordinator Daerah.

Pasal  22

PIMPINAN ANAK CABANG

1.             Setia dan taat kepada Pimpinan atasannya

2.             Memimpin Ranting yang ada di daerahnya.

3.             Memberikan laporan dan sumbangan pikiran kepada Pimpinan Cabang.

4.             Mengusahakan berdirinya Ranting dan Anak Ranting.

5.             Membantu Pimpinan Anak Cabang untuk membentuk Ranting.

6.             Dalam keadaan belum terbentuk Ranting, maka Anak Cabang dapat memilih Cabang.

7.       Memilih  Pimpinan Cabang dalam Konferensi Cabang.

Pasal  23

PIMPINAN RANTING

1.             Setia dan taat kepada Pimpinan atasannya.

2.             Melaksanakan program organisasi Muslimat NU di daerahnya.

3.             Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan organisasi kepada Pimpinan Cabang dan Anak Cabang sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

4.             Membentuk Anak Ranting.

5.             Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan Pimpinan Cabang dalam Konferensi Cabang.

6.             Memilih Pimpinan Cabang dalam Konferensi Cabang dan memilih Pimpinan Anak Cabang dalam Konferensi Anak Cabang.

Pasal  24

PIMPINAN ANAK RANTING

1.             Setia dan taat kepada Pimpinan atasannya.

2.             Melaksanakan Program Organisasi Muslimat NU di daerahnya.

3.             Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan organisasi kepada Pimpinan Cabang dan Anak Cabang sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

4.             Memilih Pimpinan Ranting dalam Konferensi Ranting.

BAB      V

MASA KEPEMIMPINAN

Pasal 25

 PIMIPNAN PUSAT

1.             Pimpinan Pusat dipilih untuk masa lima tahun dalam Kongres, dan dapat dipilih kembali.

2.             Seseorang dapat menjadi Ketua Umum setelah menjadi Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah minimal satu periode kepengurusan dan aktif.

3.             Ketua Umum dapat dipilih untuk masa dua periode berturut-turut.

Pasal 26

PIMPINAN WILAYAH

1.             Pimpinan Wilayah dipilih untuk masa lima tahun oleh Konferensi  Wilayah.

2.             Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat Muslimat NU.

3.             Seseorang dapat menjadi Ketua Wilayah setelah menjadi anggota pengurus wilayah atau pengurus Cabang.

4.             Ketua Wilayah dapat dipilih untuk masa dua periode berturut-turut.

Pasal 27

KOORDINATOR DAERAH

1.             Koordinator Daerah dipilih oleh Konferensi Koordinator Daerah untuk masa lima tahun.

2.             Seseorang dapat dipilih menjadi Pimpinan Koordinator Daerah apabila pernah menjadi Ketua salah satu Cabang di daerahnya.

3.             Ketua Koordinator Daerah dapat dipilih untuk masa dua periode berturut-turut.

 

Pasal 28

PIMPINAN CABANG

1.             Pimpinan Cabang dipilih untuk masa lima tahun oleh Konferensi Cabang dan disahkan oleh Pimpinan Pusat, atas rekomendasi Pimpinan wilayah.

2.             Seseorang dapat dipilih menjadi Pimpinan Cabang sesudah menjadi anggota Muslimat NU sekurang-kurangnya dua tahun.

3.             Ketua Cabang dapat dipilih untuk masa dua periode berturut-turut.

4.             Ketentuan ayat 2 diatas tidak berlaku bagi Pimpinan Cabang Istimewa .

Pasal  29

PIMPINAN ANAK CABANG

1.             Pimpinan Anak Cabang dipilih untuk masa lima tahun dalam Konferensi Anak Cabang dan disahkan oleh Cabang.

2.             Seseorang dapat dipilih menjadi Pimpinan Anak Cabang sesudah menjadi anggota Muslimat NU sekurang-kurangnya dua tahun.

3.             Ketua Anak Cabang hanya dapat dipilih untuk masa dua periode berturut-turut.

Pasal  30

PIMPINAN RANTING

1.             Pimpinan Ranting dipilih untuk masa tiga tahun oleh Konferensi Ranting dan disahkan oleh Cabang.

2.             Seseorang dapat dipilih menjadi Pimpinan Ranting sesudah menjadi anggota Muslimat NU sekurang-kurangnya satu tahun.

3.             Ketua Ranting dapat dipilih untuk masa dua periode berturut-turut.

Pasal  31

PIMPINAN ANAK RANTING

1.             Pimpinan Anak Ranting dipilih untuk masa tiga tahun oleh rapat anggota dan disahkan oleh Anak Cabang.

2.             Seseorang dapat dipilih menjadi Pimpinan Anak Ranting sesudah menjadi anggota Muslimat NU.

3.             Ketua Anak Ranting dapat dipilih untuk masa dua periode berturut-turut.

Pasal  32

RANGKAP JABATAN

1.             Ketua Umum dan Ketua-Ketua sesuai tingkatannya tidak diperkenankan merangkap jabatan dengan Pimpinan Harian partai politik.

2.             Seluruh Pimpinan Harian tidak diperkenankan merangkap jabatan pada Pimpinan Harian dilingkungan Muslimat NU yang berbeda tingkatan maupun badan otonom NU lainnya.

3.             Seluruh Pimpinan Harian tidak diperkenankan merangkap jabatan pada Pimpinan Harian ormas yang sejenis.

4.             Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan akan diatur dalam pedoman pelaksanaan.

BAB VI

DAERAH TERITORIAL

Pasal  33

PIMPINAN PUSAT

1.             Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Muslimat NU tingkat Nasional yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

2.             Pimpinan Pusat mempunyai ruang lingkup meliputi seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal  34

PIMPINAN WILAYAH

1.             Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan Muslimat NU tingkat Propinsi  yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.

2.             Dalam Propinsi hanya dapat didirikan satu Pimpinan Wilayah.

3.             Pimpinan Wilayah membantu  Pimpinan Pusat untuk memimpin Cabang-Cabang di daerahnya.

4.             Permintaan membentuk Pimpinan Wilayah disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muslimat NU untuk disahkan.

Pasal  35

KOORDINATOR DAERAH

1.             Di tiap Wilayah eks karesidenan dibentuk Koordinator Daerah  yang membantu Pimpinan Wilayah.

2.             Untuk daerah luar Jawa dapat dibentuk Koordinator daerah sesuai kebutuhan.

Pasal  36

PIMPINAN CABANG

1.             Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Muslimat NU ditingkat Kabupaten/ Kota, atau daerah yang disamakan tingkatannya.

2.             Dalam Kabupaten/Kota daerah yang disamakan tingkatannya dapat didirikan satu Cabang, kecuali secara historis telah terbentuk lebih dari satu Cabang atau alasan lain yang telah di sahkan oleh PP.

3.             Di tiap Cabang NU harus didirikan Cabang Muslimat NU.

Pasal  37

PIMPINAN ANAK CABANG

1.             Pimpinan Anak Cabang adalah Pimpinan Muslimat NU ditingkat Kecamatan yang mengkoordinasikan Ranting-Ranting di daerah  Kecamatannya.

2.             Dalam satu kecamatan dapat didirikan satu Anak Cabang.

3.             Di tiap MWC (Majelis Wakil Cabang) NU didirikan PAC Muslimat NU.

Pasal  38

PIMPINAN  CABANG ISTIMEWA

1.             Pimpinan Cabang Istimewa adalah Pimpinan Muslimat NU yang didirikan diluar negeri.

2.             Struktur Kepengurusan Cabang Istimewa mengikuti Struktur Kepengurusan Cabang.

3.             Permintaan pembentukan Cabang Istimewa disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muslimat NU untuk disahkan.

Pasal  39

PIMPINAN RANTING

1.             Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Muslimat NU ditingkat Kelurahan/ Desa.

2.             Dalam satu Desa/Kelurahan dapat didirikan satu Ranting.

Pasal  40

PIMPINAN ANAK RANTING

Untuk efekfitas dan pengembangan organisasi,  jika dianggap perlu dapat dibentuk Anak Ranting di dusun atau RW.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal  41

KONGRES

1.             Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi.

2.             Kongres  membicarakan :

a.             Pertanggungjawaban  Pimpinan Pusat.

b.             Masalah keorganisasian.

c.              Masalah keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan  kenegaraan.

d.             Program lima tahun mendatang, dan Program Jangka Panjang.

e.             Rekomendasi atau usulan.

3.             Kongres melaksanakan pemilihan Pimpinan Pusat.

 

Pasal  42

RAPAT KERJA

1.             Rapat kerja nasional (Rakernas) adalah forum permusyawaratan tertinggi setelah Kongres. Diadakan sekurang-kurangnya satu kali diantara dua Kongres, atas undangan Pucuk Pimpinan.

A.             Rapat   Kerja   Nasional   membicarakan :

a.             Evaluasi Pelaksanaan keputusan Kongres.

b.             Perkembangan organisasi.

c.              Masalah-masalah  Keagaamaan, Kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

d.             Rekomendasi atau usulan perubahan AD/ ART.

B.             Rapat Kerja Nasional tidak merubah AD/ ART dan tidak  memilih Pimpinan Pusat.

C.             Rapat Kerja Nasional Sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah Wilayah seluruh Indonesia.

D.            Rapat kerja Nasional dihadiri oleh Pimpinan Pusat, dan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia.

2.             Rapat kerja Wilayah (Rakerwil)  adalah Permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah, diadakan sekurang-kurangnya satu kali diantara dua Konferensi Wilayah atas undangan Pimpinan Wilayah.

A.             Rapat kerja wilayah membicarakan :

a.             Evaluasi pelaksanaan keputusan Konferensi Wilayah.

b.             Perkembangan organisasi.

c.              Masalah-masalah kemasyarakatan.

B.             Rapat kerja wilayah dihadiri oleh Pimpinan Koordinator daerah dan Pimpinan Cabang yang ada di propinsi yang bersangkutan.

C.             Rapat kerja wilayah sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah Cabang yang sah.

3.             Rapat kerja Cabang (Rakercab) adalah permusyawaratan tertinggi setelah konferensi Cabang, diadakan sekurang-kurangnya satu kali diantara dua konferensi Cabang atas undangan Pimpinan Cabang.

A.             Rapat kerja Cabang membicarakan :

a.             Evaluasi pelaksanaan keputusan konferensi Cabang.

b.             Perkembangan Organisasi.

c.              Masalah-masalah kemasyarakatan.

B.             Rapat kerja cabang dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang ada di daerah yang bersangkutan.

C.             Rapat kerja cabang sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari  Pimpinan Anak Cabang yang ada di daerah yang  Bersangkutan.

Pasal  43

KONFERENSI WILAYAH

1.             Konferensi Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi untuk wilayah yang dihadiri Pengurus Wilayah, Koordinator daerah, dan Cabang-Cabang yang ada di daerahnya.

2.             Konferensi    diselenggarakan   sekali  dalam  lima  tahun  oleh Pimpinan Wilayah atau diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Cabang yang ada di daerahnya.

3.             Konferensi Wilayah membicarakan :

a.             Pertanggung jawaban  Pimpinan Wilayah.

b.             Masalah keorganisasian.

c.              Masalah keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan  kenegaraan.

d.             Program lima tahun mendatang.

e.             Rekomendasi atau usulan.

4.             Memilih Pimpinan Wilayah.

Pasal 44

KONFERENSI KOORDINATOR DAERAH

1.             Konferensi Koordinator daerah adalah permusyawaratan yang dihadiri oleh Cabang se-eks Karesidenan sekali dalam lima tahun atas undangan Pimpinan Koordonator daerah.

2.             Konferensi Koordinator daerah membicarakan:

a.             Pelaksanaan Keputusan Konferensi Wilayah.

b.             Mengkaji perkembangan organisasi di daerahnya.

3.             Memilih Pimpinan Koordinator daerah.

 

Pasal 45

KONFERENSI CABANG

1.             Konferensi Cabang adalah permusyawaratan yang dihadiri oleh Anak Cabang dan Ranting diselenggarakan oleh Cabang sekurang-kurangnya lima tahun sekali atas undangan Pimpinan Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh lebih satu jumlah Ranting di daerahnya.

2.             Konferensi Cabang membicarakan :

a.             Pertanggung jawaban  Pimpinan Cabang.

b.             Masalah keorganisasian.

c.              Masalah keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan  kenegaraan.

d.             Program lima tahun mendatang.

e.             Rekomendasi atau usulan.

3.             Memilih Pimpinan Cabang.

Pasal  46

KONFERENSI ANAK CABANG

1.             Konferensi Anak Cabang adalah permusyawaratan yang dihadiri oleh Ranting yang diadakah oleh Anak Cabang tiap lima tahun sekali.

2.             Konferensi Anak Cabang membicarakan :

a.             Pertanggung jawaban  Pimpinan Anak Cabang.

b.             Masalah keorganisasian.

c.              Masalah keagamaa dan kemasyarakatan.

d.             Program lima tahun mendatang.

e.             Rekomendasi atau usulan.

3.             Konferensi Anak Cabang memilih Pimpinan Anak Cabang.

Pasal  47

KONFERENSI RANTING

1.             Konferensi Ranting adalah permusyawaratan yang dihadiri oleh Anak Ranting yang diadakah oleh Ranting  tiap tiga tahun sekali.

2.             Konferensi Ranting  membicarakan :

a.             Pertanggung jawaban  Pimpinan Ranting.

b.             Masalah keorganisasian.

c.              Masalah keagamaan dan kemasyarakatan.

d.             Program tiga  tahun mendatang.

e.             Rekomendasi atau usulan.

3.             Konferensi Ranting  memilih Pimpinan Ranting.

Pasal 48

RAPAT ANGGOTA

1.             Rapat Anggota dihadiri oleh para anggota  yang diadakan oleh Pimpinan Anak Ranting tiga tahun sekali atau atas usul dari sedikitnya separuh lebih satu jumlah anggota.

2.             Rapat Anggota membahas :

a.             Pertanggung jawaban  Pimpinan Anak Ranting.

b.             Masalah keorganisasian.

c.              Masalah keagamaa dan kemasyarakatan.

d.             Program tiga  tahun mendatang.

e.             Rekomendasi atau usulan.

3.             Rapat Anggota memilih Pimpinan Anak Ranting.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal  49

1.             Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

2.             Apabila kesepakatan tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal  50

HAK SUARA DALAM RAPAT

1.             Semua anggota rapat :

a.             Rapat Pimpinan Pusat

b.             Rapat Pimpinan Wilayah

c.              Rapat Pimpinan Koordinator daerah.

d.             Rapat Pimpinan Cabang

e.             Rapat Pimpinan Anak Cabang

f.               Rapat Pimpinan Ranting

g.             Rapat Pimpinan Anak Ranting masing-masing mempunyai hak 1 suara

2.             Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi dapat hadir serta memberikan saran, tetapi tidak mempunyai hak suara.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 51

1.             Sumber keuangan adalah :

a.             Uang Pangkal

b.             I’anah Syahriyah Shaksyiaah/ Iuran Bulanan Anggota

c.              Bantuan yang tidak mengikat dan halal

2.             Uang Pangkal adalah uang diberikan oleh calon anggota untuk memenuhi salah satu syarat agar diterima menjadi anggota besarnya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibayarkan satu kali saja. Uang pangkal seluruhnya menjadi hak Pimpinan Ranting.

3.             Uang iuran (I’anah Syahriyah) adalah uang yang diberikan anggota kepada organisasi setiap bulan sebagai sumbangan bagi pembiayaan organisasi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Uang iuran bulanan dibagi sebagai berikut : 45 % untuk Ranting, 15 % untuk Anak Cabang, 15 % untuk Cabang, 10 % untuk Koordinator daerah, 10 % untuk Wilayah, 10%  untuk Pimipinan Pusat.

BAB  X

PEMBUBARAN

Pasal 52

PEMBUBARAN ORGANISASI MUSLIMAT NU

Organisasi Muslimat NU dapat dibubarkan apabila tidak ada yang sanggup mengurusi

BAB XI

LAIN – LAIN

Pasal 53

PENUTUP

1.             Segala sesuatu yang tidak/ belum diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran  Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

2.             Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                    

Ditetapkan      :  Batam Tanggal            :  31 Maret 2006